SUARA INDONESIA LAMONGAN

Tunjangan Naik, Diduga Jadi Siasat DPRD Lamongan Kumpulkan Modal Hadapi Pemilu 2024

Irqam - 15 April 2022 | 13:04 - Dibaca 1.72k kali
Pemerintahan Tunjangan Naik, Diduga Jadi Siasat DPRD Lamongan Kumpulkan Modal Hadapi Pemilu 2024
Tampak depan gedung DPRD Lamongan, (Foto: Irqam/suaraindonesia.co.id).

LAMONGAN - Kenaikan anggaran tunjangan perumahan DPRD Lamongan tahun 2022 menjadi Rp 10,2 miliar dinilai dan diduga hanya menjadi "siasat" wakil rakyat untuk mengumpulkan modal untuk menghadapi Pemilu 2024.

Hal tersebut oleh Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan M Sirojul Munir, melalui keterangan tertulis yang diterima suaraindonesia.co.id, Selasa (12/4/2022).

"Patut diduga, lolosnya kebijakan kenaikan tunjangan tunjangan anggota DPRD Lamongan ini adalah modus menimbun modal anggaran politik agar mereka terpilih kembali di Pileg 2024," tegas M Sirojul Munir.

Munir mengatakan, sikap wakil rakyat menunjukkan tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat Lamongan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ia juga menilai bahwa wakil rakyat disibukkan dengan kegiatan kunjungan kerja, bimbingan teknis dan lokakarya, dan itu akan menambah penghasilan dari hanya perjalanan dinas yang diterima.

"Kondisi saat ini masyarakat lamongan masih berjuang untuk menemukan perekonomiannya setelah pasca pandemi, namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh wakil rakyat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri," tulisnya.

Tunjangan perumahan dengan total Rp 10,2 miliar, akan diterima oleh 50 wakil rakyat setiap bulan. Dengan rincian, ketua Rp 26 juta, wakil ketua 19,3 juta, dan anggota Rp 11 juta. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan 2022.

Sementara itu, Munir menyebut bahwa APBD Lamongan hingga saat ini masih mengandalkan utang dari Bank Jatim sebesar Rp 200 miliar.

"Tentu, menjadi sangat pantas apabila ada dugaan antara Bupati dan DPRD tidak memiliki rasa krisis penderitaan rakyat," kata Munir.

Sementara itu, pihak anggota DPRD Lamongan belum dapat dikonfirmasi terkait masalah kenaikan tunjangan perumahan. Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur tidak mengangkat telepon saat dihubungi, ia juga tidak merespon pesan singkat yang dikirim suaraindonesia.co.id.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Irqam
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya