LAMONGAN - Komisi B DPRD Lamongan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama bulog, dinas terkait dan mitra kerja bulog di kantor DPRD di Jalan Basuki Rahmat, Senin (15/3/2021), siang.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi B menilai Bulog tidak peka dengan nasib masyarakat Lamongan. Hal itu karena adanya stok beras sebanyak 9400 ton yang belum dikeluarkan atau belum didistribusikan ke masyarakat.
Stok beras yang belum dikeluarkan bulog tersebut, disinyalir menjadi penyebab anjloknya harga gabah hasil petani Lamongan.
Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Anshori menegaskan, seharusnya masalah tersebut dapat diantisipasi jauh-jauh, dengan cara melakukan langkah kongkrit menyerap gabah, karena itu bisa memotong rantai tengkulak dan mafia yang selama ini ditenggarai membikin harga gabah dan beras menjadi rusak.
"Dari hasil keterangan yang disampaikan pihak Bulog, bisa saya simpulkan kalau mereka tidak siap mengantisipasi keterkaitan anjloknya harga gabah," kata politisi asal Partai Gerindra ini.
Dewan juga menyoroti tidak adanya upaya keseragaman harga yang dilakukan oleh Mitra Bulog untuk membeli harga gabah milik petani, sehingga harga pada saat panen selalu anjlok, kalaupun pihak mitra membeli juga harganya masih jauh yang diharapkan.
"Dewan minta kepada Mitra Bulog juga untuk membuat standar harga pembelian dari petani. Kalau tidak ada standar harga Kan sama aja bohong," ungkap Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lamongan ini.
Anshori merasa miris, harga gabah kering sawah dibeli para tengkulak di kisaran harga 3600 hingga 3800. Padahal biaya produksi yang dikeluarkan sangat tinggi.
"Padahal kalau melihat gabah di Lamongan semestinya bisa sampai 4000 perkilo, karena petani panen sudah menggunakan mesin Kombi," jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan, Ning Darwati, anggota komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan. Dia menilai belum ada keperpihakan pemerintah dan bulog kepada petani Lamongan.
"Disini kita duduk bersama untuk mencari solusi, bagaimana agar petani tidak rugi dan bisa sejahtera. Sampai saat ini kami belum melihat ada keseriusan dari pemkab dan bulog untuk menyelesaikan ini. Tolong rapat ini ditindak lanjuti dengan serius, jangan dianggap hanya seremonial," tegasnya
Salah satu, Mitra Bulog, Sholihin menyebutkan, mitra selalu tidak keberatan membeli gabah petani, asal pihak Bulog tidak menerapkan standar SNI seperti yang telah di gembor-gemborkan selama ini, karena gabah di Lamongan masih belum bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bulog.
"Saya meminta Bulog untuk tidak serta Merta menerapkan apa yang telah distandarkan. Kalau memakai SNI jelas kami di lapangan kesulitan, karena itu khusus untuk Lamongan standarnya supaya diturunkan, karena Lamongan adalah surplus gabah dan beras," pintanya.
Dia berharap, pemerintah untuk mengembalikan standar gabah yang bisa diserap oleh Bulog pada tahun 2020. Di tahun itu secara otomatis gabah milik petani Lamongan rata-rata memenuhi, sehingga gabah bisa terserap dan harga pun bisa dipastikan stabil.
Sementara itu, Kasubdrive III Bojonegoro Slamet Kurniawan mengklaim sampai 15 Maret 2021 sudah ada 100 ton gabah yang sudah terserap dari petani di tiga Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.
Penyerapan gabah di wilayah Lamongan lanjutnya baru sekitar 50 ton. Ia beralasan penyerapan yang masih belum maksimal itu, karena kualitas gabah di Lamongan tidak memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu Bulog beralasan rendahnya penyerapan gabah juga disebabkan kapasitas gudang Bulog tidak bisa menampung.
"Di Lamongan kami masih mempunyai beras sejumlah 9400 ton dan saat ini masih tersimpan, beras ini ada kami simpan sejak tahun 2018, sedangkan kapasitas gudang Bulog di Lamongan maksimal 10 ribu ton, sehingga itu terkadang yang menjadi problem sehingga gabah petani belum terserap secara maksimal," tuturnya
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M Nur Ali Zulfikar |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi