SUARA INDONESIA
Banner

Selain Pakaian Batik, 50 Anggota DPRD Lamongan Juga Dapat Pakaian Dinas Mencapai Rp 320 Juta

LAMONGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menganggarkan pengadaan pakaian dinas jenis batik Rp 124 juta.

Selain pakaian batik, DPRD Lamongan juga menganggarkan pengadaan pakaian dinas jenis pakaian sipil lengkap (PSL) dan pakaian dinas harian (PDH).

Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lamongan Aris Wibawa, Selasa (12/7/2022) mengatakan, anggaran pengadaan dinas jenis PSL senilai Rp 195 juta dan PDH Rp 125 juta. Jika di total anggarannya mencapai Rp 320 juta.

"Selain pakaian batik, tahun ini kita juga menganggarkan pengadaan pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas harian untuk anggota dewan," kata Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lamongan Aris Wibawa kepada suaraindonesia.co.id.

Aris menjelaskan, pengadaan pakaian dinas wakil rakyat itu berlangsung satu tahun sekali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu, juga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Lamongan.

"Sebenarnya yang harus diterima anggota dewan lima pasang pakaian dinas, tapi untuk efisiensi dan kemampuan keuangan daerah kita hanya menganggarkan tiga pasang, yakni pakaian batik, PSL dan PDH," jelas Aris.

Aris menambahkan, bahan pakaian dinas wakil rakyat itu harus melalui uji laboratorium di Yogyakarta. Sebab, di Kabupaten Lamongan belum tersedia laboratorium uji laboratorium pakaian dinas DPRD.

"Kita juga harus memastikan kain pakaian dinas harus layak. Dan itu dilakukan oleh pihak ketiga," ujarnya.

Selain itu, pakaian dinas akan digunakan ketika wakil rakyat melakukan koordinasi dan konsultasi. Namun, akan dikembalikan ke masing-masing komisi anggota DPRD.

"Akan dilihat daerah sasarannya. Misalnya, kalau ke Solo pakai batik dan ketika ke Jakarta akan pakai PSH," pungkasnya.

Apa Reaksi Anda?